Model Imperialisme Era Sekarang Di Indonesia

Model Imperialisme Era Sekarang Di Indonesia

Tidak terlepas dari definisi Imperialis yang menjelaskan bahwa imperialisme adalah sistem politik yang menjajah Negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Namun seiring dengan perekembangan peradaban dunia dimana semua Negara di Dunia telah mendapatkan kemerdekaan nampaknya mengubah model imperialisme. Terkhusus di Negara kita Indonesia imperialisme berubah makna dari “penjajahan Negara lain” menjadi “penjajahan negeri sendiri”.

Sistem politik di Negara kita yang multipartai kadang menimbulkan persaingan yang tidak etis dan mengarah kepada perebutan kekuasaan demi kejayaan partai. Ditengah persaingan partai-partai yang ada memicu munculnya kapitalisme dalam politik dimana pemegang modal yang banyak tidak sungkan-sungkan mengekploitasi suara rakyat dengan cara menyogok.

Adanya kepentingan kekuasaan menimbulkan pengabaian kapabilitas seorang politisi untuk duduk dikursi pemerintahan akibatnya hanya menimbulkan gangguan terhadap stabilitas pembangunan Bangsa dan Negara serta mengabaikan suara rakyat yang dipimpinnya, ini sama halnya dengan menjajah rakyat bangsa sendiri. Ironisnya lagi jika hal ini dilakukan dengan unsure kesengajaan demi memperoleh kekuasaan dan keuntungan pribadi dan golongan.

Kepentingan akan kekuasaan sangat jelas nampak dipermukaan dimana beberapa partai berlomba-lomba menggaet para artis untuk dijadikan politisi. Popularitas artis sepertinya memang sangat menjanjikan untuk meraup suara karena telah dikenal secara meluas oleh masyarakat. Ketimpangan yang muncul disini adalah lahirnya politisi-politisi yang tidak mempunyai pengalaman yang cukup dalam dunia politik yang tentu saja bisa menodai hakikat politik itu sendiri.

Banyak orang yang bertanya kenapa Negara kita perkembangannya sangat lambat, jawabannya karena banyak pemerintah daerah maupun pusat yang mementingkan kekuasaan daripada pembangunan. Jika pemerintah kita bersih mulai dari tingkat Dusun sampai Pusat maka yakinlah Negara kita akan maju. Yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah pemerintah yang ada di Daerah karena kunci pembangunan ada di Daerah. Meskipun pemerintah pusat itu bersih jika pemerintah Daerah kotor maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Peran pemerintah pusat juga tidak kalah pentingnya dalam pembangunan akan tetapi bagaimana jika pemerintah belum seutuhnya berpihak kepada rakyat. Krisis pangan yang kadang terjadi adalah buah dari ketidak berpihakan pemerintah kepada rakyatnya yang bertani. Contohnya kurang produksi kedelai dalam negeri ini disebabkan karena pemerintah tidak henti-hentinya mengimpor kedelai padahal petani kita bisa menutupi kebutuhan kedelai Indonesia jika harganya menjanjikan buat kesejahteraan para petani. Akan tetapi karena ada kedelai impor yang lebih digemari membuat petani berhenti menanam kedelai karena kalah persaingan dalam pasar.

Kebijakan pemerintah dalam mengimpor pangan dinilai banyak kalangan sebagai bentuk penindasan rakyat terutama petani. Tanah air kita sangat subur apapun yang akan ditanam bisa tumbuh dengan baik tetap saja aktivitas impor pangan tetap berjalan. Banyak petani kita menjerit karena murahnya harga pangan terutama kebutuhan pokok seperti padi, jagung dan kedelai. Krisis pangan akan mempengaruhi roda perekonomian terutama pengusaha yang mengandalkan bahan pangan sebagai bahan produksi seperti pengusaha tahu dan tempe.

Orang-orang yang duduk dipemerintahan seakan-akan tidak mendengar jeritan rakyat mereka hanya memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur kebijakan semaunya mereka. Terutama kebijakan impor pangan tidak diberhentikan karena menguntungkan kalangan tertentu. Jika diberhentikan maka kalangan tersebut tidak bisa meraup untung yang besar meskipun dibelakang rakyat menjerit. Inilah akibat jika para politisi yang duduk dikursi pemerintahan tidak mempunyai latarbelakang politik yang bagus dan hanya mengandalkan kekuasaan semata.

Fakta nyata yang membuktikan bahwa para elit politik memanfaatkan kekuasaan untuk meraup untung yang besar adalah terungkapnya kasus korupsi oleh punggawa PKS dan kasusnya adalah kuota daging impor. Inilah salah satu bukti bahwa aktivitas impor pangan tidak diberhentikan karena merupakan ladang uang oleh penguasa. Bagaimana dengan impor bahan pangan yang lain ?

Dengan melihat fenomena sekarang tampaknya imperialisme, kapitalisme dan feodalisme sudah bersatu dan marak praktiknya di Indonesia. Pemberian wewenang kepada pemilik modal untuk menangani kebijakan ekonomi merupakan bentuk kapitalisme dan feodalisme yang dibungkus oleh kekuatan imperialisme dalam hal ini pemanfaatan kekuasaan. Akibat dari itu semua banyak orang berkapabilitas tinggi dalam hal kepemimpinan tidak bisa memimpin karena tidak punya uang untuk membeli suara sehingga pembangunan Bangsa kita jalan ditempat.

Penulis             : Masdar

Pekerjaan         : Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Makassar

Penggemar Filsafat Peradaban

No. HP            : 085255380592